Kisruh Korupsi Mantan Ketua Umum PWI, Negara Hukum Kacau, Polisi Justifikasi Pelaku dan Pelapor Terabaikan

REDAKSI

- Redaksi

Rabu, 11 September 2024 - 03:28 WIB

5034 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Skandal korupsi yang melibatkan Hendry Bangun, mantan Ketua Umum PWI Pusat, telah mengguncang publik dan menimbulkan keresahan mendalam tentang integritas sistem hukum di Indonesia. Kasus ini membuka tabir ketidakadilan di mana pelaku korupsi tampaknya mendapat perlakuan istimewa, sementara laporan dari korban dan pelapor justru terabaikan.

Hendry Bangun, yang pernah memimpin organisasi pers terkemuka, kini terjerat dalam pusaran kasus korupsi besar yang melibatkan penggelapan dana publik. Kasus ini dilaporkan telah terjadi beberapa waktu lalu, namun penanganannya jauh dari memuaskan. Laporan resmi dari pihak pelapor tampaknya terabaikan, dan hal ini memunculkan spekulasi tentang adanya “backing” atau dukungan dari pihak berwenang yang membuat proses hukum menjadi tidak transparan.

Penegakan hukum di negara ini semakin dipertanyakan setelah munculnya laporan bahwa pihak kepolisian, yang seharusnya menjadi pelindung keadilan, justru memberikan perhatian berlebihan kepada Hendry Bangun. Hal ini tentu saja menimbulkan kecurigaan bahwa ada permainan politik atau kepentingan tertentu yang mempengaruhi jalannya proses hukum.

Situasi ini menyoroti kekacauan dalam penegakan hukum di Indonesia, di mana pelapor yang seharusnya mendapatkan perlindungan malah merasa terabaikan. Publik pun mulai mempertanyakan integritas dan kredibilitas aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberantas korupsi.

Menanggapi situasi ini, sejumlah pihak telah mulai bersuara keras, meminta pertanggungjawaban dari pihak kepolisian dan meminta agar kasus ini diusut secara tuntas tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Beberapa laporan dari publik bahkan meminta agar Kapolri turun tangan untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan transparan.

Kasus ini adalah cermin dari berbagai masalah sistemik yang ada dalam penegakan hukum di Indonesia. Semoga, dengan adanya tekanan publik dan pengawasan yang ketat, kasus ini dapat menjadi momentum untuk perbaikan dan memastikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan dengan adil.

“Inilah kondisi real negara hukum konoha yang kacau-balau, dedengkot maling uang rakyat hendry bangun lebih dihormati dari pelapor maling. Laporan saya yang sudah duluan masuk tidak diproses sebagaimana mestinya. Malah laporan sipenjahat yang mendapat atensi luar biasa dari polisi. Konyol benar cara negara ini berhukum,
“tutur Wilson Lalengke,S.Pd.,M.Sc,MA,

 

 

Juliansyah

Berita Terkait

Peringatan Isra Mi’raj di Lapas Perempuan Bandung: 21 Warga Binaan Khatam Qur’an
Hari Bhakti Imigrasi ke-75, Jajaran Kanwil Kementerian Hukum Ikuti Kegiatan Ziarah dan Tabur Bunga di TMP Sanaman Lampang
Wujudkan Efektivitas Birokrasi dan Pelayanan Publik Menjadi Lebih Baik, Kepala Kantor Wilayah Lantik 9 Pejabat Fungsional di Lingkungan Kanwil Kemenkum Kalteng
Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Majelis Pembimbing, Pengurus Gugus Depan dan Dewan Racana Gugus Depan 22080 Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung
Komitmen Bersama Jalankan Program Kerja Tahun 2025, Kanwil Kemenkum Kalteng Laksanakan Penandatanganan
Kakanwil Maju Siburian Lantik 10 Pejabat Manajerial – Non Manajerial di Lingkungan Kemenkum dan Ditjen Imipas Kalteng
Kakanwil Kemenkum Kalteng Ikuti Pengarahan Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkum RI
Melangkah Menuju Pemulihan : Penutupan Program Rehabilitasi T.A 2024 Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung

Berita Terkait

Rabu, 15 Januari 2025 - 13:36 WIB

Lapas Narkotika Pematang Siantar Gelar Razia Rutin untuk Tingkatkan Kamtib

Sabtu, 21 Desember 2024 - 15:56 WIB

Kunjungan Ombudsman RI ke Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar untuk Meninjau Pelayanan Publik

Kamis, 19 Desember 2024 - 15:32 WIB

Jajaran Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar Laksanakan Upacara Bela Negara ke-76

Kamis, 19 Desember 2024 - 02:02 WIB

Lapas Narkotika Samarinda Kembali Raih Penghargaan Badan Publik Informatif 2024

Jumat, 13 Desember 2024 - 17:17 WIB

Dukung Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalteng Lebih Baik, Staf Ahli Menkumham Berikan Penguatan dan Arahan

Rabu, 11 Desember 2024 - 13:02 WIB

GIBAS Wujudkan Penguatan Demokrasi Menuju Indonesia Emas

Selasa, 10 Desember 2024 - 15:17 WIB

Sukacita Natal di Rutan Perempuan Kelas IIA Medan Bersama Dengan Moria dari GBKP Runggun Laucih

Selasa, 10 Desember 2024 - 12:25 WIB

Monev RKT RB Triwulan IV Resmi Dibuka, Kanwil Kemenkumham Kalteng Optimis Capai Target 100%

Berita Terbaru